Pengumpulan Data

A. Sumber Data Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. B. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan sebagainya. Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, dan wawancara. 1. Angket Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007:163) terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain : • Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. • Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb. • Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau terturup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. • Contoh Angket...... • 1) Angket Terbuka, yaitu angket dimana responden diberi kebebasan untuk menjawab • Contoh: Metode apa yang digunakan oleh Bapak/ibu dalam pengajaran PAI dikelas? • a...................... • b...................... • c...................... • d...................... • 2) Angket Tertutup, apabila jawaban pertanyaan sudah disediakan oleh peneliti. • Contoh: Apakah Bapak/Ibu senantiasa memeriksa hasil pekerjaan anak dikelas? • a. Selau • b. Sering • c. Jarang sekali • • 3) Angket semi terbuka, yaitu jawaban pertanyaan sudah diberikan oleh peneliti, tetapi diberi kesempatan untuk menjawab sesuai kemauan responden • Contoh: Apa metode yang Bapak?Ibu gunakan dalam pengajaran PAI • a. Diskusi • b. Ceramah • c. ............ • • Berdasar dari terbentuknya •  Pilihan ganda • Contoh, seperti pada angket tertutup •  Isian • Contoh seperti pada angket terbuka •  Chek list • Contoh • No Pertanyaan Jawaban 1 Sebelum pelajaran dimulai diadakan absensi terhadap siswa ya tidak • •  Rating Skala • Contoh: No Item Pertanyaan Alternatif Jawaban Dimensi Kesadaran Diri STS TS N S SS 1 Percaya diri bahwa saya merupakan orang yang memiliki kreatifitas dan mampu dalam melaksanakan tugas 2 Mengakui kekuatan dan kelemahan diri 3 Memikul tugas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah 2. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif) Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 1. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. 2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden Metode Wawancara Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon. Wawancara Tatap Muka Beberapa kelebihan wawancara tatap muka antara lain : • Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden • Bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru • Bisa membaca isyarat non verbal • Bisa memperoleh data yang banyak Sementara kekurangannya adalah : • Membutuhkan waktu yang lama • Biaya besar jika responden yang akan diwawancara berada di beberapa daerah terpisah • Responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan • Pewawancara perlu dilatih • Bisa menimbulkan bias pewawancara • Responden bias menghentikan wawancara kapanpun Wawancara via phone Kelebihan • Biaya lebih sedikit dan lebih cepat dari warancara tatap muka • Bisa menjangkau daerah geografis yang luas • Anomalitas lebih besar dibanding wawancara pribadi (tatap muka) Kelemahan • Isyarat non verbal tidak bisa dibaca • Wawancara harus diusahakan singkat • Nomor telpon yang tidak terpakai bisa dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel Etika dalam Pengumpulan Data Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain : 1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. 2. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. 3. Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. 4. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar 5. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. 6. Dalam study lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. 7. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. 8. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama study. Sumber : http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/ Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat http://expresisastra.blogspot.com/2013/10/jenis-dan-teknik-atau-metode.html

Pengumpulan Data

A. Sumber Data Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. B. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan sebagainya. Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, dan wawancara. 1. Angket Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007:163) terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain : •Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. •Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb. •Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau terturup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. 2. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif) Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 1.Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. 2.Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Metode Wawancara Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon. Wawancara Tatap Muka Beberapa kelebihan wawancara tatap muka antara lain : •Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden •Bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru •Bisa membaca isyarat non verbal •Bisa memperoleh data yang banyak Sementara kekurangannya adalah : •Membutuhkan waktu yang lama •Biaya besar jika responden yang akan diwawancara berada di beberapa daerah terpisah •Responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan •Pewawancara perlu dilatih •Bisa menimbulkan bias pewawancara •Responden bias menghentikan wawancara kapanpun Wawancara via phone Kelebihan •Biaya lebih sedikit dan lebih cepat dari warancara tatap muka •Bisa menjangkau daerah geografis yang luas •Anomalitas lebih besar dibanding wawancara pribadi (tatap muka) Kelemahan •Isyarat non verbal tidak bisa dibaca •Wawancara harus diusahakan singkat •Nomor telpon yang tidak terpakai bisa dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel Etika dalam Pengumpulan Data Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain : 1.Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. 2.Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. 3.Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. 4.Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar 5.Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. 6.Dalam study lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. 7.Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. 8.Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama study. Sumber : http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/ Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

deduksi & induksi

• Deduksi Deduksi adalah proses bernalar yang bertolak dari sebuah simpulan (umum) yang didapatkan dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu. Penalaran deduksi ada dua macam, yaitu: 1. Silogisme Merupakan penarikan kesimpulan melalui dua premis (premis umum dan premis khusus) guna menurunkan premis baru (simpulan). PU : A = B PK : C = A S : C = B Contoh: Semua pemilik mobil wajib membayar pajak. Pak Budiman memiliki sebuah mobil. Maka kesimpulannya: Pak Budiman wajib membayar pajak PU : Semua pemilik mobil wajib membayar pajak A = B PK : Pak Budiman memiliki sebuah mobil. C = A S : Pak Budiman wajib membayar pajak C = B 2. Entimem Merupakan penarikan kesimpulan melalui dua premis (premis umum dan premis khusus) guna menurunkan premis baru (simpulan). Namun, dalam penarikan kesimpulan dalam entimem diberikan alasan sebagai penyebabnya. PU : A = B PK : C = A S : C = B karena C = A Contoh: PU : Semua warga yang sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP A = B PK : Monica sudah berumur 17 tahun C = A S : Monica wajib memiliki KTP, karena Monica sudah berumur 17 tahun C = B C = A • Induksi Induksi adalah penalaran yang menuntun pembaca pada suatu kesimpulan dengan memulai menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus untuk menuju pada simpulan umum. Penalaran induksi ada tiga macam yaitu: 1. Generalisasi Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus untuk diambil simpulannya secara umum. Contoh: Tembaga bila dipanaskan akan memuai Perak bila dipanaskan akan memuai Timah bila dipanaskan akan memuai Emas bila dipanaskan akan memuai Besi bila dipanaskan akan memuai Alumunium bila dipanaskan akan memuai Dari peristiwa-peristiwa itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. 2. Analogi Penalaran jenis ini dimulai dengan membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan. Dalam penalaran ini banyak terdapat persamaan. Akhirnya, ditarik simpulan bahwa pada segi-segi yang lain pun tentu akan terdapat persamaan juga. Contoh: Perawatan tanaman dilakukan dengan seksama, yaitu diberi pupuk, disirami, dan disiangi rumput yang mengganggunya. Dengan begitu, tanaman tumbuh subur dan berkualitas baik. Jika berbuah pun dapat dinikmati dengan rasa puas. Begitu pula manusia. Sejak bayi, sang ibu memperhatikan gizi, memberi kasih sayang, dan pendidikan yang layak, serta menghindarinya dari hal-hal yang negatif. Kelak si anak menjadi orang yang berguna dan keberadaannya dibutuhkan orang. Jadi, merawat dan membesarkan anak hingga menjadi orang yang berguna sama seperti merawat tanaman untuk memperoleh kualitas yang baik. • Hubungan Kausalitas Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sehingga sampai pada suatu simpulan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebab suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa tersebut merupakan akibat suatu keadaan. Terdapat tiga macam hubungan kausalitas, yaitu: 1. Hubungan Sebab-Akibat Yang dikemukakan adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab sehingga sampai pada suatu simpulan yang menjadi akibat Contoh: Tadi siang aku makan di kantin sekolah bersama dengan teman-temanku. Aku memesan menu padang. Sambal menu padang itu sangat menggiurkan dan menggugah seleraku. Aku makan begitu lahap sehingga aku kenyang. 2. Hubungan Akibat-Sebab Yang dikemukakan adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi akibat. Kemudian dicari apa penyebabnya. Contoh: Supri adalah siswa yang mendapat nilai ujian matematika tertinggi. Tidak heran bila ia mendapatkan nilai tertinggi. Semalaman Supri belajar matematika. Ia bertekad untuk mendapatkan nilai yang bagus agar tidak perlu melakukan remedial. 3. Hubungan Sebab Akibat 1 Akibat 2 Yang dikemukakan adalah peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan beberapa akibat yang lain. Contoh: Siswa A berasal dari keluarga yang kurang mampu,tetapi bercita-cita menjadi sarjana teknik. Sejak masuk SMA, ia kerja keras. Dalam pikirannya hanya ada satu target harus menyisihkan semua kawan-kawan sekelasnya dalam semua mata pelajaran. Akibatnya, selama kelas satu, dua, dan tiga ia selalu memperoleh peringkat pertama. Hal itu karena kerja keras dan tekad yang kuat untuk menyandang sarjana teknik. Akibatnya, ia lulus seleksi PMDK dan ia diterima sebagai mahasiswa ITB, Jurusan Elektro. Sumber : http://aitariwijaya.blogspot.com/2012/04/paragraf-deduksi-dan-induksi.html

Paragraf DEDUKTIF

Pengertian dari paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang berpola dari umum ke khusus, artinya paragraf yang didahului dengan kalimat umum kemudian dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Pembahasan mengenai jenis paragraf yang satu ini biasa kita temui dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, mulai dari SD,SMP,SMA hingga Perkuliahan. Contoh dari paragraf deduktif bisa kita temukan di berbagai penyedia artikel, seperti internet, majalah, tabloid dan koran. Ciri-ciri Paragraf Deduktif 1. Kalimat utama berada di awal paragraf 2. Kalimat utama disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan Contoh : Internet adalah jaringan yang berisikan tentang informasi mendunia,sampai saat ini perkembangan internet sangat cepat dan praktis, ditambah lagi dengan seiring perubahan jaman yang semakin modern dan canggih. Mengakses internet kini tidak dipersulitkan melainkan dipermudah dengan hanya segenggaman tanggan kini kita bisa mengakses internet kapan pun,dimana pun, serta saat apapun . Dengan dibantunya judget yang berkembangan diIndonesia begitu pesat .Internet sekarang digunakan untuk semua kalangan umur, yang muda yang tua sekarang menggunakan internet dengan sangat mudah dan praktisnya. Dengan internet mungkin semua kegiatan kita dipermudahkan karena internet itu sangat luas,internet kini bukan lagi menjadi hal yang aneh dan menakjubkan melainkan internet adalah alat yang canggih yang bisa digunakan dan dipakai saat kapan saja dan untuk semua kalangan umur. Paragraf INDUKTIF Paragraf Induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan- penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Paragraf Induktif sendiri dibagi menjadi 3 yaitu : 1. Generalisasi adalah suatu pola pengembangan paragraf yang bertolak dari sejumlah fakta khusus yang memiliki kemiripan menuju sebuah kesimpulan. Kesimpulan generalisasi didahului dengan penalaran generalisasi. Penalaran generalisasi pun dapat digunakan untuk mengembangkan paragraf. caranya penulis lebih dulu menyajikan sejumlah peristiwa khusus dalam bentuk kalimat.Kemudian pada bagian akhir paragraf itu diakhiri dengan kalimat yang berisi generalisasi dari peristiwa khusus yang telah disebutkan pada bagian awal. Kalimat terakhir biasanya berisi gagasan utama paragraf. 2. Analogi merupakan pola penyusunan paragraf berupa perbandingan dari dua hal yang mempunyai sifat sama. Pengembangan paragraf secara analogi ini didasarkan adanya anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi maka akan ada persamaan pula dalam hal yang lain. 3. Hubungan Kausal Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan beberapa fakta yang mempunyai pola hubungan sebab-akibat. Contoh : Banyak pedagang kaki lima yang entah bagaimana awalnya, seperti mengelompokkan diri hanya dengan menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu. Selanjutnya, tampillah trotoar tersebut sebagai etalase khusus. Bahkan, banyak barang khas trotoar terkenal di Jakarta yang tidak bisa dijumpai di toko-toko resmi. Dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilanya yang khas.

Kerangka Karangan Transaksi Emas Pada Pegadaian Syariah

Tema : Pegadaian Judul : Transaksi Emas Pada Pegadaian Syariah 1.Pengertian 1.1 Pengertian pegadaian dan pegadaian syariah 1.2 Sejarah pegadaian syariah 2.Metode- metode transaksi pegadaian syariah 2.1 Metode Fee Based Income(FBI) merupakan metode yang paling tepat untuk dipergunakan dalam pegadaian syariah dibandingkan metode 2.2 Metode Mudharobah(bagi hasil) 3.Hukum transaksi emas pada pegadaian syariah 3.1 Berdasrkan al-qur’an 3.2 Berdasrkan hadis 4.Ketentuan yang digunakan syariah islam 4.1 Ketentuan umum : 4.1.1Murtahin(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun(barang) sampai semua utang rahin ( yang menyerahkan barang) dilunasi. 4.1.2 Marhun dan memanfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinspnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing Rahin,dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 4.1.3 Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin,namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4.1.4 Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5.Teknik transaksi pegadaian syariah 1.Akad Rahn 2.Akad Ijarah

Tulisan

Cara menghilangkan dengan alami Alami Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang alami untuk menghilangkan bekas jerawat, contohnya: Tomat Tomat kaya akan Vitamin A dan Vitamin C yang dapat menyehatkan kulit dan menghilangkan jerawat dan bekasnya, baik yang baru timbul maupun sudah meradang. Cara pakai: • Potong tomat yang sudah dibersihkan menjadi beberapa bagian • Letakan potongan tersebut di bagian wajah yang ada bekas jerawatnya • Biarkan selama 20-30 menit • Bilas wajah dengan air bersih • Lakukan 2 – 3 kali dalam seminggu Jeruk nipis Jeruk nipis memiliki banyak manfaat khususnya untuk kesehatan dan kecantikan wajah. Kandungan jeruk nipis mampu membersihkan sel-sel kulit mati serta mengurangi kadar minyak pada wajah. Tidak heran jeruk nipis bisa membantu menghilangkan jerawat beserta bekasnya Cara pakai: • Peras 1 atau 2 buah jeruk nipis • Oleskan air perasan tersebut pada wajah terutama pada bagian yang banyak bekas jerawatnya • Biarkan selama 15 menit sampai atau sampai mengering • Bilas wajah dengan air bersih • Lalukan 2 – 3 kali dalam seminggu Putih telur Putih telur memang sangat ampuh untuk menjaga kecantikan wajah. Selain mengencangkan kulit, putih telur juga bisa menghilangkan jerawat beserta bekasnya. Cara pakai: • Bersihkan wajah • Ambil satu butir dan pisahkan dari kuning telurnya • Usapkan pada wajah • Tunggu hingga kering selama 10-15 menit • Bilas wajah dengan air bersih (air dingin jika memungkinkan) • Lakukan 2 – 3 kali dalam seminggu Gel lidah buaya Kandungan dalam gel lidah buaya juga cukup efektif untuk membersihkan kulit wajah agar terbebas dari bekas-bekas jerawat yang membandel. Jika Anda tidak ingin keluar duit, tanam saja sendiri Lidah buayanya di rumah, tanaman ini gampang sekali tumbuh Cara pakai: • Bersihkan wajah • Pilih lidah buaya yang segar (belum layu) • Patahkan di bagian tengahnya kemudian pencet hingga keluar gel • Usapkan gel tersebut ke wajah • Diamkan selama 10-15 menit • Bilas wajah dengan air bersih • Lakukan 2 – 3 kali dalam seminggu Minyak Zaitun Minyak zaitun memiliki manfaat yang berlimpah khususnya untuk kecantikan dan kesehatan wajah seperti mampu melembutkan kulit wajah dan mempertahankan keindahan kulit tubuh. Selain itu minyak ini juga berguna bagi keindahan rambut. Cara pakai: • Sebelum tidur, oleskan minyak zaitun pada wajah • Pijat wajah Anda secara perlahan selama 5 menit • Bilas wajah dengan air hangat • Agar maksimal, sebaiknya lakukan tiap hari sampai bekas jerawat hilang Parutan Jagung Jagung mengandung Vitamin A yang merupakan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh kulit dalam menjaga kelembapan elastisitas kulit dan mencegah terjadinya penuaan dini. Selain itu, ada Vitamin C yang membantu membangun jaringan ikat dan mencegah terjadinya jaringan parut (keriput) pada kulit. Cara pakai: • Bersihkan wajah • Pilih jangung muda dan segar, bersihkan, lalu parut hingga halus • Oleskan parutan pada wajah • Tunggu 15-20 menit • Bilas wajah dengan air bersih • Lakukan 2 – 3 kali dalam seminggu Ampas Teh Hitam Jika Anda suka minum teh hitam, jangan buang ampasnya begitu saja karena ini sangat berkhasiat untuk kecantikan kulit wajah. Ampas teh hitam juga dipercaya dan sudah terbukti dapat menghilangkan bekas jerawat. Lalu, dan bilas dengan air. Cara pakai: • Bersihkan wajah • Oleskan ampas teh hitam secukupnya ke bagian bekas jerawat secara perlahan • Diamkan selama 15 menit • Bilas wajah dengan air bersih • Lakukan 2 – 3 kali dalam seminggu Sumber : https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100207014448AAM3xAo http://www.sayacantik.com/cara-menghilangkan-bekas-jerawat-membandel/

Tulisan

Apa si peyebab jerawat ? Pertama adalah karena Faktor Genetik atau Faktor Keturunan. Jika keluarga anda entah itu bapak ibu atau nenek atau kakek anda merupakan penderita jerawat pada waktu masih muda (karena kemungkinan kalau udah usia lanjut mereka sudah tidak berjerawat lagi), maka sangat dimungkinkan jerawat yang anda peroleh sekarang ini merupakan hasil dari keturunan genetika bapak atau ibu anda. Ya, secara genetik jerawat itu bisa diturunkan. Sejarah jerawat keluarga anda bisa menyumbang pada keberadaan jerawat anda. Kedua adalah Aktivitas Hormonal Aktivitas hormonal disini dimaksudkan pada proses perubahan atau siklus hormonal yang terjadi pada seseorang. Semisal ketika menginjak pubertas atau kedewasaan, seseorang akan memproduksi hormon sex (lelaki) yang disebut androgens yang lumayan banyak sehingga menyebabkan glands (kelenjar minyak) menjadi tambah banyak dan sebum (kelenjar minyak) pun tambah banyak pula (salah satu penyebab munculnya jerawat secara tekhnikal). Pada masa siklus menstrasi perempuan bisanya juga akan terjadi perubahan hormonal yang bisa mengakibatkan timbulnya jerawat. Ketiga adalah Kelenjar Minyak yang Terlalu Aktif (Hyperactive sebaceous glands) Kelenjar minyak yang terlalu berlebihan ini bisa saja dimungkinkan karena salah makan atau memang sudah menjadi genetik seorang penderita jerawat. Dengan banyaknya kelenjar minya makan munculnya kelenjar minyak akan lebih banyak sehingga kemungkinan tersumbatnya folikel dan pori pori kulit pun akan banyak. Jerawat yang muncul pun akan banyak. Keempat adalah Menumpuknya Sel Kulit Mati (Accumulation of dead skin cells) Kulit mati yang menumpuk atau terakumulasi akan menyebabkan tersumbatnya tersumbatnya folikel dan pori pori. Seperti yang telah saya jelaskan diatas hal tersebut bisa menyebabkan jerawat karena tidak ada jalan keluar bagi kelenjar minyak dan akan menyebabkan terbentuknya komedo. Kalau parah bisa menjadi jerawat yang teinfeksi bakteri jerawat. Kelima adalah Bakteri di Pori pori kulit , Bakteri yang berada di dalam pori pori kulit bisa menyebabkan munculnya jerawat. Propionibacterium acnes (P. acnes) merupakan bakteri yang menyebabkan jerawat. P. acnes merupakan bakteri unaerob yang menyebabkan jerawat. Keenam adalah Iritasi Kulit atau Garukan yang menyebabkan Peradangan. Ketujuh adalah Anabolic Steroid (belum dapat penjelasannya yang lengkap) . Kedelapan adalah Pil Pengontrol Kelahiran atau Pil KB . Kesembilan adalah Lingkungan yang mengandung kadar klorin (chlorine) yang tinggi terutama chlorinated dioxins, sedang yang bisa menyebabkan jerawat yang parah disebut Chloracne. Beberapa jenis hormon juga sering dikaitkan sebagai penyebab terjadinya Jerawat. Semisal androgens testosterone, dihydrotestosterone (DHT), insulit-like growth factor (IGF-I), dan juga dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS). Orang yang sudah menopause juga biasanya tidak lagi berjerawat karena dia memproduksi hormon anti jerawat secara alamiah. Namun hormon ini akan menyebabkan kulit berkerut dan tipis, vagina jadi kering, osteoporosi, rambut jadi sedikit dan tipisdan sebaganinya. Diet atau Pola Makan Pola makan seseorang dapat juga berpengaruh terhadap munculnya jerawat di bagian tubuh seseorang. Berikut ini beberapa bahan makanan yang ikut berperan dalam kemunculan jerawat. Susu Berdasarkan penelitian terakhir, diketemukan suatu korelasi atau hubungan yang positif antara perilaku makan atau Pola makan seseorang dengan munculnya atau tumbuhnya jerawat. Beberapa makanan yang berkorelasi positif dengan kemunculan jerawat adalah susu saring (skimmed milk), keju batangan, cream keju, dan makanan dingin pencuci mulut (sherbet). Hubungan antara Jenis susu dengan munculnya jerawat, dimungkinkan (masih dalam taraf hipotesa) dikarenakan oleh terjadinya peningkatan hormon di tubuh semisal hormon sex atau bovine IGF-I yang ada pada susu sapi. Walaupun demikian pada dasarnya pengaruh atau hubungan secara kausisatif (hubungan sebab-akibat) antara susu dengan jerawat belum begitu jelas. Makanan Laut atau Sea Food Makanan Laut atau sering disebut dengan SeeFood merupakan makanan yang banyak mengandung kandungan Yodium (Iodine). Yodium dikenal juga sebagai selah satu dapat mengakibatkan makin parahnya jerawat yang sudah ada, walaupun yodium mungkin tidak cukup dijadikan penyebab munculnya jerawat. Walaupun demikian banyak orang yang cenderung mudah terkena jerawat akan menghindari makanan dengan kandungan yodium yang tinggi. Makanan dengan Kandungan Karbohidrat Tinggi / High Carbohydrates / High GI Dimungkinkan juga dalam beberapa makanan dapat berubah menjadi bentuk gula tinggi (high sugar) dan sejenisnya ada hubungannya dengan kemunculan jerawat. Hipotesanya adalah Jika Makanan dengan Karbohidrat tinggi seperti roti putih (white bread/ terjemahan yang cocok apa ya?) akan berubah menjadi gula dalam proses metabolismenya, dan kalau berlebihan gula ini dapat berubah menjadi lemak yang akan membentuk atau berubah menjadi kelenjar minyak.

Artikel

Hidup ,sebuah kalimat yang singkat tapi tidak sesingkat dengan kalimatnya, semua manusia hidup. Dihidup nya itu tidak pernah kita bayangkan dan kita fikirkan tapi kita yang menjalankan disini kita pemeran utamanya dalam hidup, siapa yang tau kita hidup susah atau senang kalo bukan kita yang hidup dan kita yang jalani. Hidup itu engga singkat melainkan hidup itu panjang bahkan panjang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Walaupun didunia udah tidak hidup kita hidup didunia alam akhirat. Cuma kita yang tau hidup kita mau berguna,bermanfaat,atau menyusahkan. Dan hanya kita juga yang menjalankannya, mungkin hidup akan indah jikalau kita bersyukur sama yang Maha Kuasa atas apa yang sudah kita dapatkan dan peroleh, belum tentu yang kita lihat hidup orang itu indah dan amat sangat menyenangkan bisa saya hidup orang itu lebih tepuruk dari kita, tapi apa orang itu bisa menutupi hidupnya dengan bersyukur. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Percayalah hidup itu udah ada yang atur dan tidak akan mungkin sama, untuk apa kita membandingkannya? Namanya juga hidup,wajar aja kalo ada yang : kaya-miskin, pendek-tinggi ,cantik-jelek, gemuk-kurus, hitam-putih, mancung-pesek, pintar-bodoh, itu udah namanya hidup selalu ada yang baik ada juga yang buruknya,tidak mungkin ada yang disebut pinter jikalau yang bodoh itu tidak hidup, begitu juga tidak ada yang bilang putih kalau yang hitam itu tidak hidup. Artikan hidup dalam hidup anda dengan sebaiknya mungkin.

Paragraf Deduktif

Pengertian paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang berpola dari umum ke khusus, artinya paragraf yang didahului dengan kalimat umum kemudian dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Pembahasan mengenai jenis paragraf yang satu ini biasa kita temui dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, mulai dari SD,SMP,SMA hingga Perkuliahan. Contoh dari paragraf deduktif bisa kita temukan di berbagai penyedia artikel, seperti internet, majalah, tabloid dan koran. Ciri-ciri Paragraf Deduktif 1. Kalimat utama berada di awal paragraf 2. Kalimat utama disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan Contoh : Internet adalah jaringan yang berisikan tentang informasi mendunia,sampai saat ini perkembangan internet sangat cepat dan praktis, ditambah lagi dengan seiring perubahan jaman yang semakin modern dan canggih. Mengakses internet kini tidak dipersulitkan melainkan dipermudah dengan hanya segenggaman tanggan kini kita bisa mengakses internet kapan pun,dimana pun, serta saat apapun . Dengan dibantunya judget yang berkembangan diIndonesia begitu pesat .Internet sekarang digunakan untuk semua kalangan umur, yang muda yang tua sekarang menggunakan internet dengan sangat mudah dan praktisnya. Dengan internet mungkin semua kegiatan kita dipermudahkan karena internet itu sangat luas,internet kini bukan lagi menjadi hal yang aneh dan menakjubkan melainkan internet adalah alat yang canggih yang bisa digunakan dan dipakai saat kapan saja dan untuk semua kalangan umur.

Artikel Bahasa Indonesia

Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa baku itu sendiri. Variasi di tingkat leksikon, seperti slang dan argot, sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Ragam itu sendiri memiliki jenisnya antara lain adalah : • Ragam bahasa undang-undang • Ragam bahasa jurnalistik • Ragam bahasa ilmiah • Ragam bahasa sastra Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas: 1. Ragam lisan yang antara lain meliputi: o Ragam bahasa cakapan o Ragam bahasa pidato o Ragam bahasa kuliah o Ragam bahasa panggung 2. Ragam tulis yang antara lain meliputi: o Ragam bahasa teknis o Ragam bahasa undang-undang o Ragam bahasa catatan o Ragam bahasa surat Ragam bahasa menurut hubungan antarpembiacra dibedakan menurut akrab tidaknya pembicara • Ragam bahasa resmi • Ragam bahasa akrab • Ragam bahasa agak resmi • Ragam bahasa santai • dan sebagainya Setiap Penggunaan Tanda Baca (EYD) Hari ini tanggal 26 April 2014. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Lain titik lain lagi dengan tanda titik yang ini III. Departemen Dalam Negeri Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Lain lagi dengan tanda koma , Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan prangko. Satu, dua, … tiga! Biasanya Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kalo yang ini tanda titik.koma, Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sehabis tanda titik.koma, ada temennya yaitu tanda titikdua : Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Untuk yang ini menggunakan tanda hubung(-) Di samping cara-cara lama itu ada ju- ga cara yang baru. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Miriplah untuk tanda yang satu ini Tanda Pisah (–) hanya saja terlihat lebih besar Kemerdekaan bangsa itu–saya yakin akan tercapai–diperjuangkan oleh bangas itu sendiri. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Pilihan kata/diksi Diksi, dalam arti aslinya dan pertama, merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara.Arti kedua, arti "diksi" yang lebih umum digambarkan dengan enunsiasi kata - seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstrimitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi, daripada pemilihan kata dan gaya. Diksi memiliki beberapa bagian; pendaftaran - kata formal atau informal dalam konteks sosial - adalah yang utama. Analisis diksi secara literal menemukan bagaimana satu kalimat menghasilkan intonasi dan karakterisasi, contohnya penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan gerakan fisik menggambarkan karakter aktif, sementara penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan pikiran menggambarkan karakter yang introspektif. Diksi juga memiliki dampak terhadap pemilihan kata dan sintaks. Diksi terdiri dari delapan elemen: Fonem, Silabel, Konjungsi, Hubungan, Kata benda, Kata kerja, Infleksi, dan Uterans. Pengertian Kalimat Efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif juga punya syarat-syarat sebagai berikut ini : 1.secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2.mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Kalo udah ada syarat-syaratnya sekarang ada ciri – cirinya : 1.Kesepadanan, harus memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek (S), predikat (P), objek (O), keterangan (K). ada contohnya : Tomi pergi ke kampus, kemudian Tomi pergi ke perpustakaan (tidak efektif) Tomi pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan (efektif) 2.Kecermatan Dalam Pemilihan dan Penggunaan Kata , Dalam membuat kalimat efektif jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu (menimbulkan tafsiran ganda). ada contohnya : Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah (ambigu dan tidak efektif). Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah (efektif) 3.Kehematan , hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata ada contohnya : a. Menghilangkan pengulangan subjek. b. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. c. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. d. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. 4.Kelogisan, kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. ada contohnya : Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. (tidak efektif) Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. (efektif) 5.Kesatuan atau Kepaduan, kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. ada contohnya : Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. (tidak efektif) Kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. (efektif) 6.Keparalelan atau Kesajajaran, kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. ada contohnya : Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. (tidak efektif) Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. (efektif) Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. (efektif) Harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luwes. (tidak efektif) Harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luwes. (efektif) 7.Ketegasan, Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. ada contohnya : Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. (ketegasan) Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

Bab6&7 Hukum Dagang

1.Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Berlakunya Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3. Hubungan Pengusaha dan Pembantunya Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: a.Pembantu-pembantu pengusaha di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus fillial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan. b. Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis, makelar, komisioner. 4. Pengusaha dan Kewajibannya – Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya – Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan – Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan – Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan – Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi – Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih – Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek 5. Bentuk-Bentuk Badan Usaha – Perusahaan Perorangan Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang sehingga semua keuntungan yang didapatkan akan menjadi haknya secara penuh dan jika terdapat kerugian maka yang bersangkutan harus menanggung resiko tersebut secara sendiri. – Firma Firma adalah Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nana bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung-jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya. – Persekutuan Komanditer (Commanditer Vennootschap) Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. 6. Perseroan Terbatas Perseroan terbatas (PT/NV atau Naamloze Vennotschap) adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak sereta kewajiban para pendiri maupun pemilik. 7. Koperasi Menurut UU no. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 8. Yayasan Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. 9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang Undang. Sumber : http://kadekarisupawan.wordpress.com/2013/05/05/hukum-dagang-kuhd/

Bab5 Hukum Perjanjian

Dalam hukum asing dijumpai istilah overeenkomst (bahasa Belanda), contract /agreement (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum. Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHP, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan. Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata. Jenis-jenis kontrak Tentang jenis-jenis kontrak KUHP tidak secara khusus mengaturnya. Penggolongan yang umum dikenal ialah penggolongan kedalam kontrak timbal balik atau kontrak asas beban, dan kontrak sepihak atau kontrak tanpa beban atau kontrak cuma-cuma. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang didalamnya masing-masing pihak menyandang status sebagai berhak dan berkewajiban atau sebagai kreditur dan debitur secara timbal balik, kreditur pada pihak yang satu maka bagi pihak lainnya adalah sebagai debitur, begitu juga sebaliknya. Kontrak sepihak merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak pada yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya perjanjian pemberian kuasa dengan cuma-cuma, perjanjian pinjam pakai cuma-cuma, perjanjian pinjam pengganti cuma-cuma, dan penitipan barang dengan cuma-cuma. Arti penting pembedaan tersebut ialah : •Berkaitan dengan aturan resiko, pada perjanjian sepihak resiko ada pada para kreditur, sedangkan pada perjanjian timbal balik resiko ada pada debitur, kecuali pada perjanjian jual beli. oBerkaitan dengan perjanjian syarat batal, pada perjanjian timbal balik selalu dipersengketakan. •Jika suatu perjanjian timbal balik saat pernyataan pailit baik oleh debitur maupun lawan janji tidak dipenuhi seluruh atau sebagian dari padanya maka lawan janjinya berhak mensomir BHP. Untuk jangka waktu 8 hari menyatakan apakah mereka mau mempertahankan perjanjian tersebut. Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak bernama atau kontrak nominat, dan kontrak tidak bernama atau kontrak innominat. Dalam buku III KUHP tercantum bahwa kontrak bernama adalah kontrak jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dll. Sementara yang dimaksud dengan kontrak tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing, sewa-beli, keagenan, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, production sharing. Kontrak menurut bentuknya dibedakan menjadi kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan kedalam tulisan. Kontrak-kontrak yang terdapat dalam buku III KUHP dapat dikatakan umumnya merupakan kontrak lisan, kecuali yang disebut dalam pasal 1682 KUHP yaitu kontrak hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dituangkan dalam tulisan. Tulisan itu bisa dibuat oleh para pihak sendiri atau dibuat oleh pejabat, misalnya notaris. Didalam kontrak tertulis kesepakatan lisan sebagaimana yang digambarkan oleh pasal 1320 KUHP, kemudian dituangkan dalam tulisan. Pelaksanaan kontrak Pengaturan mengenai pelaksanaan kontrak dalam KUHP menjadi bagian dari pengaturan tentang akibat suatu perjanjian, yaitu diatur dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341 KUHP. Pada umumnya dikatakan bahwa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kontrak adalah mereka yang menjadi subjek dalam kontrak itu. Salah satu pasal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaannya ialah pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi ”suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etiket baik.” Dari pasal tersebut terkesan bahwa untuk melaksanakan kontrak harus mengindahkan etiket baik saja, dan asas etiket baik terkesan hanya terletak pada fase atau berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, tidak ada fase-fase lainnya dalam proses pembentukan kontrak. Asas yang mengikat dalam pelaksanaan kontrak Hal-hal yang mengikat dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak ialah : 1.Segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 2.Hal-hal yang menurut kebiasaan sesuatu yang diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap. 3.Bila suatu hal tidak diatur oleh/dalam undang-undang dan belum juga dalam kebiasaan karena kemungkinan belum ada, tidak begitu banyak dihadapi dalam praktek, maka harus diciptakan penyelesaiannya menurut/dengan berpedoman pada kepatutan. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan, pemberlakuan asas tersebut dalam suatu kontrak mengandung dua fungsi, yaitu : 1.Fungsi melarang, artinya bahwa suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat dibenarkan, contoh : dilarang membuat kontrak pinjam-meminjam uang dengan bunga yang amat tinggi, bunga yang amat tinggi tersebut bertentangan dengan asas kepatutan. 2.Fungsi menambah, artinya suatu kontrak dapat ditambah dengan atau dilaksanakan dengan asas kepatutan. Dalam hal ini kedudukan asas kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak yang tanpa isian tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan tercapai. Pembatalan perjanjian yang menimbulkan kerugian Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak. Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu : 1.Tidak memenuhi prestasi sama sekali 2.Terlambat memenuhi prestasi, dan 3.Memenuhi prestasi secara tidak sah Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yang wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Tuntutan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian berupa : 1.Pemenuhan perikatan 2.Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi 3.Ganti rugi 4.Pembatalan persetujuan timbale balik, atau 5.Pembatalan dengan ganti rugi Syarat-syarat sah perjanjian Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Macam-Macam Perjanjian Macam-macam perjanjian obligator ialah sebagai berikut: a. Perjanjian dengan cumua-Cuma dan perjanjian dengan beban. - Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata). - Perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. - Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja. - Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak. c. Perjanjian konsensuil, formal dan riil. - Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. - Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis. - Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan. d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. - Perjanjian bernama ialah suatu perjanjian dimana UU telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V sampai bab XIII KUHerdata ditambah titel VIIA. - Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. - Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit di kualifikasikan. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut pasal 1320 KHUPer, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2.cakap untuk membuat suatu pejanjian; 3.mengenai suatu hal tertentu; 4.sesuatu sebab yang halal; Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Sepakat mereka yang mengikat Dirinya Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, misalnya penjual mengingini sejumlah uang, sedang pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual. Cakap Untuk Membuat Suantu Perjanjian Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPer, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: 1.Orang-orang yang belum dewasa; 2.Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3.Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu Saat Lahirnya Perjanjian Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi : a) kesempatan penarikan kembali penawaran; b) penentuan resiko; c) saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; d) menentukan tempat terjadinya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian. Adabeberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu: a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulissuratjawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. b. Teori Pengiriman (Verzending Theori). Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak. c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakahsurattersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saatsurattersebut sampai pada alamat si penerimasuratitulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak. Pelaksanaan Perjanjian Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. Pembatalan dan Pelaksanaan Perjanjian Pembatalan Perjanjian Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena; 1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. 2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya. 3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan 4. Terlibat hokum 5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Sumber http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/macam-macam-perjanjian/ http://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/ http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-perjanjian-dan-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/

Bab 4 Hukum Perikatan

HUKUM PERIKATAN Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. • Menurut Hofmann, Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberpaa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. • Menurut Pitlo, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. • Menurut Vollmar, Ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan hakim. Dasar Hukum Perikatan Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian). 2. Perikatan yang timbul undang-undang. ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN 1. ASAS KONSENSUALISME 2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA 3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Wanprestasi dan akibat-akibatnya Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu : 1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai. 2. perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain. Wanprestasi Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam : 1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Hapusnya Perikatan Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut : Pembaharuan utang (inovatie) Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Ada tiga macam novasi yaitu : 1) Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain. 2) Novasi subyektif pasif, dimana debiturnya diganti oleh debitur lain. Perjumpaan utang (kompensasi) Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata). Misalnya A berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- dari B dan sebaliknya B berhutang Rp. 600.000,- kepada A. Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp. 600.000,- Sehingga A masih mempunyai utang Rp. 400.000,- kepada B.Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menentukan oleh Pasal 1427KUH Perdata, yaitu utang tersebut : – Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau. - Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti. - Kedua-keduanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika. Pembebasan utang. Undang-undang tidak memberikan definisi tentang pembebasan utang. Secara sederhana pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur. Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma- Cuma. Menurut pasal 1439 KUH Perdata maka pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Misalnya pengembalian surat piutang asli secara sukarela oleh kreditur merupakan bukti tentang pembebasan utangnya. Dengan pembebasan utang maka perikatan menjadi hapus. Jika pembebasan utang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap untuk membuat perikatan, atau karena ada paksaan, kekeliruan atau penipuan, maka dapat dituntut pembatalan. Pasal 1442 menentukan : (1) pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang, (2) pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak membebaskan debitur utama, (3) pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan penanggung lainnya. Musnahnya barang yang terutang Apabila benda yang menjadi obyek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu ”keadaan memaksa”at au force majeur, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut Pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Ketentuan ini berpokok pangkal pada Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah atas tenggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian-kebendaan adalah tanggungan debitur. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum karena kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Misalnya persetujuan dengan causa tidak halal atau persetujuan jual beli atau hibah antara suami istri adalh batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Contoh : A menghadiahkan rumah kepada B dengan akta dibawah tangan, maka B tidak menjadi pemilik, karena perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Sebelu ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku. Contoh : A seorang tidak cakap untuk membuat perikatan telah menjual dan menyerahkan rumahnya kepada B dan kerenanya B menjadi pemilik. Akan tetapi kedudukan B belumlah pasti karena wali dari A atau A sendiri setelah cukup umur dapat mengajukan kepada hakim agar jual beli dan penyerahannya dibatalkan. Undang-undang menentukan bahwa perbuata hukum adalah batal demi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi pada umumnya adalah untuk melindungi ketertiban masyarakat. Sedangkan perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika undang-undang ingin melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Syarat yang membatalkan Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentun isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut ”syarat batal”. Syarat batal pada asasnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Lain halnya dengan syarat batal yang dimaksudkan sebagai ketentuan isi perikatan, di sini justru dipenuhinya syarat batal itu, perjanjian menjadi batal dalam arti berakhir atau berhenti atau hapus. Tetapi akibatnya tidak sama dengan syarat batal yang bersifat obyektif. Dipenuhinya syarat batal, perikatan menjadi batal, dan pemulihan tidak berlaku surut, melainkan hanya terbatas pada sejak dipenuhinya syarat itu. Kedaluwarsa Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian menurut ketentuan ini, lampau waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, maka perikatan hapus. Sumber: http://kadekarisupawan.wordpress.com/2013/04/29/hukum-perikatan/

Bab3 Hukum Perdata

Hukum Perdata diIndonesia Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian yaitu : • Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. • Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. • Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. • Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Sejarah Hukum Perdata Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu : • BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda). • WvK atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Pengertian dan Keadaan Hukum Indonesia Yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat. Perkataan hokum perdata dalam artian yang luas meliputi semua hokum privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Untuk hokum privat meteriil ini ada juga yang menggunakan dengan perkatan hokum sipil, tapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer, maka yang lebih umum lagi digunakan nama hokum perdata saja, untuk segenap peraturan hokum privat materiil (hokum perdata materiil) Dan pengertian dari kumum privat (hokum perdata materiil) ialah hokum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antara perseoranan didalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam arti bahwa didalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbale balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu. Disamping hokum privat materiil, juga dikenal hokum perata formil yang lebih dikenal sekarang yaitu dengan HAP (hukum acara perdata) atau proses perdata yang artinya hokum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caanya melaksanakan praktek dilingkungan pengadilan predata. Didalam pengertian sempit kadang-kadang hokum perdata ini digunakan sebagai hukum dagang. Keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia Mengenai keadaan hokum perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk, yaitu beraneka ragam. Penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor: 1) Faktor ethnis disebabkan keanekaragaman hokum adat bangsa Indonesia karena Negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. 2) Faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu: a. Golongan eropa dan yang dipersamakan. b. Golongan bumu putera (pribumi/bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan. c. Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab) Dan pasal 131 .I.S. yang membedakan berlakunya hokum bagi golongan-golongan tersebut: • Golongan Indonesi asli berlaku hukum adat • Golongan eropa barlaku hokum perdata (BW) dan hokum dagang (WVK) • Golongan timur asing berlaku hokum masing-masing dengan catatan timur asing dan bumi putera boleh tunduk pada hokum eropa barat secara keseluruhan atau untuk beberapa macam tindakan hokum perdata. Untuk memahami keadaan hokum perata di Indonesia patutlah kita terlebih dahulu mengetahui politik pemerintahan Hindia Belanda terlebih dahulu terhadap hokum di Indonesia. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hokum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 (I.S.) (Indische Staatregeling) yang sebelumnnya pasal 131 (I.S.) yaitu pasal 75RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sebagai berikut: 1. Hokum perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana haru diletakan dalam Kitab Undang-undang yaitu di Kodifikasi). 2. Untuk golongan bangsa Eropa haru dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas Konkordansi). 3. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing (yaitu Tionghoa, Arab, dll) jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku untuk mereka. 4. Orang Indonesi Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hokum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatuperbuatan tertentu saja. 5. Sebelumnya hokum untuk bangsa Indonesia ditulis didalam undang-undang maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hokum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat. Berdasarkan pedoman tersebut diatas, dijaman Hindia Belanda itu telah ada beberapa peraturan UU Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia Asli, seperti pasal 1601-1603 lama dari BW yaitu perihal: • Perjanjian kerja perburuhan: (staatsblat 1879 no 256) pasal 1788-1791 BW perihal hutang-hutang dari perjudian (straatsblad 1907 no 306). • Dan beberapa pasal dari WVK (KHUD) yaitu sebagai besar dari Hukum Laut (straatsblat 1933 no 49). Disamping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusu dibuat untuk bangsa Indonesia seperti: • Ordonasi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (staatsblad 1933 no 74). • Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717). Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga Negara yaitu : • UU Hak Pengarangan (Auteurswet tahun 1912) • Peraturan Umum tentang Koperasi (staatsblad 1933 no 108) • Ordonansi Woeker (staatsblad 1938 no 523) • Ordonansi tentang pengangkutan di uara (staatsblad 1938 no 98). Sistematika Hukum Perdata Sistematika Hukum Perdata kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari pemberlakuan UU berisi : • Buku I : Berisi mengenai orang. Di dalamya diatur hukum diri seseorang dan hukum kekeluargaan. • Buku II : Berisi tentang hal benda. Dan didalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris. • Buku III : Berisi tentang hal perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal-balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu. • Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan darluasa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa itu. Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum / Doktrin di bagi dalam 4 bagian yaitu: I. Hukum tentang diri seseorang (pribadi) Mengatur tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk meiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. II. Hukum kekeluargaan Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu: Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungn antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele. III. Hukum kekayaan Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kakayaan seseorang maka yang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dan kewajiban orang itu dinilaikan dengan uang. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang , karena itu dinamakan Hak Mutlak dan Hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja dan karenanya di namakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas seuatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat. Hak seorang pengarang atas karangannya Hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan Ilmu Pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja. IV. Hukum warisan Mengatur tantang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu hukum warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/sejarah-hukum-perdata-indonesiaaspek-hukum-dlm-ekono http://lailamaharani.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata http://lailamaharani.blogspot.com/2012/04/sistematika-hukum-perdata.html

Bab 2 Subyek&Obyek Hukum

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. 1. Manusia (naturlife persoon) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. seperti: 1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. 2. Badan Hukum (recht persoon) Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Obyek hukum Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1. Benda yang bersifat kebendaan 2. Benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi : a. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan b. Benda tidak bergerak Benda yang tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut : Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik. Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen) Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu. Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan Umum Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain : Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Jaminan Khusus Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Gadai Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan. Hipotik Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis). Fidusia Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur. Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Penyerahan demikian di namakan penyerahan secara constitutum possesorim yang artinya hak milik (bezit) dari barang di mana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura). Sumber : http://hafizasmenta.blogspot.com/2013/03/hukum-ekonomi.html http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/hak-kebendaan-yang-bersifat-sebagai-pelunasan-hutang-hak-jaminan/

Bab 1 Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut: • Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. • Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional. • Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal. • Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam. • Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. • Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. • Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan. • Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif. • Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur. Fungsi Hukum Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (ubi societas ibi ius). Hukum ada pada setiap masyarakat, kapan pun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Artinya eksistensi hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakatnya (hukum juga memiliki sifat khas, tergantung dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas). Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat: Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861). Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social engineering). Tujuan Hukum Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori: 1.Teori etis Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan; justitia distributive (keadilan distributif) dan justitia commulative (keadilan komuliatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proposional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama. 2.Teori Utilitis Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. 3.Teori Campuran Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis. Sumber-sumber Hukum di Indonesia Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil. 1.Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas: a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum b. Agama c. Kebiasaan, dan d. Politik Hukum dari Pemerintah Sumber hukum materiil yaitu tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. 2.Sumber Hukum Formil Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber Hukum Formil antara lain: a. Undang-Undang (Statue) Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. b. Kebiasaan (Custom) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. c.Keputusan Hakim (Yurisprudensi) Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B. (ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia). d.Traktat (Treaty) Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya. e. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam Yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Kodifikasi Hukum Kodifikasi Hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur dari suatu kodifikasi: a. Jenis-jenis hukum tertentu b. Sistematis c. Lengkap Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh: a. Kepastian hukum b. Penyederhanaan hukum c. Kesatuan hukum Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hukum 1. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan diluar undang-undang tidak ada hukum. 2. Aliran Freie Rechslehre, yang berpendapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat. 3. Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran Freie Rechtslehre. Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Kaidah / Norma Hukum Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu. Coba kita pikirkan contoh berikut, ada seorang pria menikahi seorang wanita dengan sah sesuai dengan aturan agama dan negara tetapi sebenarnya didalam hatinya ada niat buruk untuk menguras harta kekayaan si pihak wanita dan lain – lain. Dari contoh tersebut secara lahiriyah sesuai dengan kaidah hukum karena dia menikahi dengan jalur tidak melanggar hukum tapi sebenarnya batin pria tersebut adalah buruk. Karena ada kaidah hukum maka hukum dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Pada konteks ini masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Pada makna ini aturan-aturan kepala adat atau tetua kampung yang harus mereka patuhi bisa dianggap sebagai hukum, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Kebiasaan yang sudah lumrah dipatuhi dalam suatu masyarakat pun meskipun tidak secara resmi dituliskan, namun selama ia diikuti dan dipatuhi dan apabila yang mencoba melanggarnya akan mendapat sanksi, maka kebiasaan masyarakat ini pun dianggap sebagai hukum. Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi 2, yaitu : 1. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. 2. hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Ada 4 macam norma yaitu : 1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. 2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. 3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan. 4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut Pengertian Ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos berarti hukum, aturan, atau peraturan. Secara umum ekonomi diartikel sebagai manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, sampai produksi pada barang dan jasa. Berikut pengertian ekonomi menurut beberapa ahli: 1. Paul A. Samuelson mengartikan ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dengan kelompoknya yang memanfaatkan sumber-sumber untuk dijadikan komoditi (produksi), kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi. 2. Hermawan Kertajaya mengartikan ekonomi adalah suatu keadaan dimana suatu sektor industri melekat padanya. 3. Mill J. S mengartikan ekonomi adalah ilmu pengetahuan praktek tentang penagihan dan pengeluaran. 4. Adam Smith mengartikan ekonomi adalah penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu negara. Pengertian ekonomi yang lain adalah sebuah tindakan atau kegiatan manusia di dalam menentukan dan memilih kegiatan untuk mendatangkan kesejahteraan. Kenapa diperlukan sebuah kesejahteraan? Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan hidup serta beban yang harus dijalani selama menjalani kehidupan. Proses ekonomi terjadi hampir di setiap aspek kehidupan ini, mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Salah satu hal yang termasuk dalam tindakan ekonomi adalah terjadinya proses atau transaksi jual beli. Adanya penjual dikarenakan melihat kebutuhan manusia terhadap suatu barang, dan adanya pembeli dikarenakan adanya kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi. Pengertian ekonomi yang paling mudah kita ingat adalah dengan mengingat prinsipnya. Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar tentang prinsip ekonomi, yakni memperoleh laba yang besar dengan modal yang kecil. Dari prinsip itu, muncullah berbagai tindakan, inovasi serta kreatifitas sebagai upaya ekonomi. Bagi orang awam, pengertian ekonomi hanya sebatas kehidupan sosial manusia dalam memberikan kebutuhan orang lain yang ditukar dengan nilai tertentu, ataupun membeli sesuatu dengan nilai tertentu. Kehidupan ekonomi dianggap mapan, jika sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya serta memiliki berbagai barang yang dianggap berharga. Hukum ekonomi memiliki aturan yang baku, yaitu saat permintaan banyak maka harga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, saat permintaan menurun, maka harga pun akan semakin murah. Selain itu, suatu faktor yang merupakan bagian dari ekonomi akan mempengaruhi bagian lainnya, misalnya: 1. Saat kenaikan BBM, menyebabkan harga harga ikut menjadi naik. Hal ini karena BBM adalah sebuah faktor yang bisa menjalankan proses ekonomi. 2. Saat ada barang ditimbun, maka kondisi pasar menjadi kosong, sedangkan permintaan banyak. Hal ini akan menyebabkan harga barang yang diminta akan mengalami kenaikan. 3. Saat musim buah tertentu, barang menjadi semakin banyak, sedangkan permintaan masih berjalan secara normal. Hal ini menyebabkan harga barang tersebut menjadi turun. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu: a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal) b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan). Contoh hukum ekonomi : 1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. 2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar. 3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. 4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. 5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Demikianlah penjelasan tentang hukum ekonomi secara keseluruhan semoga kita semua mengerti dan dapat megimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Sumber; http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html http://carapedia.com/pengertian_definisi_hukum_menurut_para_ahli_info489.html http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html#ixzz2wEAxHSZm http://rian-rifqhy.blogspot.com/2013/04/sumber-sumber-hukum-di-indonesia_23.html http://vanezintania.wordpress.com/2011/02/28/kodifikasi-hukum/ http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/03/24/kodifikasi-hukum-kaidah-norma/ http://www.updatekeren.com/2012/12/pengertian-ekonomi-dan-hukum-ekonomi.html